Mahasiswa Program Pascasarjana
Sekolah Tinggi Teologi Yestoya malang
1.Fungsi Mengkoordinir
Judul berita : Tindak Lanjuti Keluhan Warga
Sumber : KOMPAS Edisi Jumat 21 Agustus 2015
Permasalahan : Bagaimana meningkatkan kecepatan penanganan keluhan warga
terhadap kondisi Prasarana dan Sarana Umum .
- Banyak dan Beragamnya keluhan warga terhadap kondisi Prasarana dan Sarana Umum membutuhkan suatu bentuk penanganan yang cepat dan efektif.
- Keluhan-keluhan tersebut meliputi:Kemacetan, Parkir liar, Angkot ngetem, Kerusakan jalan, Permasalahan Saluran Air.
- Untuk itu dicanangkan suatu system kerja yang terkoordinir terutama antara Lurah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berupa Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum.(PPSU).
- Dengan adanya PPSU, dirasakan adanya Kemajuan dalam Penanganan keluhan Warga terhadap Prasarana dan Sarana Umum.
- Akan tetapi di sisi lain, sampai kapasitas tertentu PPSU tetap tak mampu mengatasi semua keluhan warga terutama bila berkaitan dengan permasalahan kemampuan teknis dan perlengkapan. Contohnya masalah tersumbatnya Saluran air di wilayah kelurahan kebon jeruk Jakarta barat yang berpotensi banjir, harus diatasi dengan pengerukan yang melibatkan alat-alat berat dan tenaga terlatih.
- Oleh karena itu fungsi Koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Dinas terkait (Suku dinas Prasarana Umum tata Air Jakarta barat) amat dibutuhkan demi terciptanya pelayanan masyrakat yang lebih berkualitas.
2. FUNGSI MENGATUR
Judul berita : Perbanyak “event”, Perlama Kunjungan Turis
Sumber : KOMPAS Edisi Jumat 21 Agustus 2015
Permasalahan : Upaya Peningkatan Ekonomi Daerah lewat Potensi Pariwisata terkendala
Infrastruktur.
- Lokasi Wisata Kelimutu di kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur,yang meliputi keindahan pemandangan puncak gunung, matahari terbit dan keelokan danaunya yang dapat berubah-rubah warna sudah terkenal sampai ke mancanegara.
- Potensi wisata tersebut setidaknya mampu menarik jumlah wisatawan sebanyak
54.000 baik asing mau pun domestic (angka tahun 2014).
- Jumlah turis tersebut sekaligus juga potensi atau peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Ende.
- Peluang ini ternyata mampu ditangkap oleh pemerintah daerah Kabupaten Ende, lewat Bupatinya Marselinus YW Petu, melakukan berbagai upaya tata kelola/pengaturan dengan cara sebagai berikut:
- Memperbanyak Event yang berpusat di kawasan Kelimutu seperti Festival Danau Kelimutu 2015, Pentas budaya yang digelar setiap minggu, membuka jalur treking baru yang dapat menarik minat wisatawan terutama yang berjiwa petualang, membuka jalur berkuda, dengan harapan turis dapat tinggal lebih lama dan membelanjakan uangnya di Ende yang pada akhirnya mampu memutar roda perekonomian masyarakat dengan lebih cepat.
- Bekerjasama dengan berbagai maskapai penerbangan agar mereka mau memperbanyak frekuensi penerbangan ke Ende.
- Selain Kelimutu, juga meningkatkan potensi wisata yang ada di sekitarnya seperti: kawasan rumah adat, rumah bekas tempat tinggal Bung karno, taman renungan bung karno dan beberapa pantai yang indah di ende.
- Selain itu, menjadi tantangan bagi Pemerintah daerah untuk terus berbenah dalam bidang infrastruktur seperti memperbaiki dan memperlebar jalan dari Ende ke kawasan kelimutu.
- Berbagai upaya dan kerja keras tersebut ujung-ujungnya adalah meningkatkan kemakmuran rakyat seperti tercermin dari target optimistis bapak gubernur untuk dapat meraup pendapat daerah dari sector pariwisata sebesar Rp 1,3 triliun pada tahun 2019.
3.Fungsi Melindungi
Judul Berita : Penanganan Disepakati, Pengamanan Migran Diperluas hingga Radius 50 km Sumber : KOMPAS Edisi Jumat 21 Agustus 2015 Permasalahan : Krisis Migran di Calais, Perancis.
- Krisis Migran dari berbagai Negara yang mencapai ribuan orang, terjadi di wilayah Calais, Perancis khususnya yang menyeberang ke wilayah Inggris membuat Pemerintah kedua Negara menandatangani kesepakatan kerjasama melakukan langkah-langkah pengamanan melindungi negaranya dari arus migrant.
- Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Polisi Inggris akan ditempatkan di Calais untuk memberantas kelompok penyelundup yang mencoba membawa migrant menyeberang ke Inggris lewat terowongan dan saat ini wilayah pengamanannya sudah diperluas hingga radius 50 kilometer, selain memperkuat pengawasan kargo, kamera keamanan,dan teknologi deteksi infra merah.
- Selain itu sebuah Pusat Pengawasan didirikan di Calais dengan kerjasama Intelijen dan bagian penindakan, bertujuan menangkap dan membubarkan Organisasi Kriminal yang mencoba menyelundupkan migrant ke utara perancis dan menyeberangkannya lewat terowongan. Sepak terjang Organisasi ini membuat tarif penyelundupan migrant semakin mahal, juga menyuburkan praktek pencucian uang hasil penyelundupan melalui usaha klub malam atau bisnis lain.
- Kesepakatan juga mencakup bantuan kemanusiaan terhadap migrant yang kondisinya sangat memperihatinkan. Kantor Kementerian dalam negeri Perancis menyatakan pihaknya akan memperkuat dukungan bagi kelompok-kelompok dan pejabat local yang membantu migrant.
- Diharapkan dengan langkah-langkah praktis dari kesepakatan tersebut setidaknya mengurangi arus migrant dan melindungi kedua Negara dari dampak-dampak negative secara social.
4,Fungsi Mengawasi
Judul Berita : RI belum serius membangun Hukum
Sumber : KOMPAS Edisi Jumat 21 Agustus 2015
Permasalahan : Hasil Indeks Negara Hukum tahun 2014 menunjukkan Pembangunan
Hukum di Indonesia masih belum optimal.
- Berdasarkan Indeks Negara Hukum tahun 2014 hasil penelitian Indonesian Legal Round Table Indonesia meraih point 5,18 naik 0,06 poin dari tahun 2013.
- Dalam prosesnya diwawancarai 105 responden yang terdiri dari akademisi, aktivis dan praktisi hukum, ILR juga meneliti dokumen-dokumen terkait.
- Isu yang utama adalah mengenai Independesi Hakim, seperti yang dikatakan oleh Hakim Agung Syamsul Maarif, Negara Hukum yang baik sangat tergantung pada independensi Hakim.
- Hasil Akhir penelitian menunjukkan kenaikan 0,06 poin dipandang terlalu kecil, bahkan ditegaskan tidak ada perbaikan sebenarnya menurut Direktur Eksekutif ILR Todung Mulya Lubis. Pembangunan Hukum di Indonesia dipandang kalah dari pembangunan Ekonomi dan Politik.
- Seyogyanya parameter ini dapat menjadi salah satu acuan pemerintah untuk membenahi dan mengawasi pembangunan Hukum di Indonesia menjadi lebih baik
5.Fungsi Menilai Kinerja
Judul berita : Belanja Pemerintah bisa Tak maksimal
Sumber : KOMPAS edisi Jumat 21 Agustus 2015
Permasalahan : Jatuhnya harga minyak dunia berpengaruh pada pendapatan dan belanja
Negara sebagai upaya pengungkit perekonomian Negara.
- Memasuki Semester kedua tahun2015, nampaknya pertumbuhan Ekonomi Indonesia mendapatkan tekanan.
- Tekanan tersebut berupa anjloknya harga minyak dunia
- Mengakibatkan pendapatan Negara yang awalnya memang diperkirakan di bawah target semakin tertekan. Sebagai gambaran saja, menurut Direktur Eksekutif center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo bila diasumsikan harga per barrel 60 dollar AS, maka realisasi Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Sektor Migas diperkirakan meleset Rp 130 triliun. Sedangkan Menurut Menteri keuangan Bambang PS Brodjonegoro penerimaan pajak sampai akhir tahun ini akan meleset Rp 120 triliun di bawah target.
- Kepala Pusat Studi Ekonomi dan kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, A. Tony Prasetiantono berpendapat anjloknya harga minyak dunia akan berlangsung lama, setidaknya hingga 2016. Sebab AS dan Arab Saudi berani menetapkan harga rendah karena harga produksi yang rendah. Dan senada dengan itu menurut Senior Fellow Harvard kennedy School Chatib Basri perkembangan perekonomian terbaru menimbulkan ketidakpastian global, yang terutama dipicu devaluasi Yuan, jadi disimpulkan bahwa perekonomian eksternal masih tidak dapat diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Pendapatan Negara yang turun berdampak langsung pada kekuatan belanja pemerintah yang sebenarnya diharapkan sebagai pengungkit pertimbuhan pada Semester dua 2015.
6.Fungsi mengevaluasi
Judul berita : kekurangan Transportasi membuat harga tinggi
Sumber : KOMPAS edisi Jumat 21 Agustus 2015
Permasalahan : Minimnya Infrastruktur dan Sarana Transportasi menjadi salah satu faktor pemicu harga barang di Kepulauan Riau lebih mahal ketimbang Propinsi lain di Indonesia.
- Seperti sudah diketahu bahwa harga barang di Kepulauan Riau lebih mahal ketimbang Propinsi lain di Indonesia.
- Selain itu warga juga terpaksa bergantung pada pasokan impor.
- Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kondisi demikian berupa: Kepulauan Riau tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan pangan sendiri karena lahan terbatas (96% wilayah Kepri terdiri dari laut).
- Sementara itu Pasokan dari Sentra-sentra produksi pangan di Indonesia juga tidak mudah karena persoalan Transportasi. Kecuali Batam, Bintan, Karimun, penduduk pulau lain di kepri mengandalkan Kapal yang berlabuh paling cepat 10 hari sekali. Sebagian mau tidak mau harus dipenuhi dari barang impor yang memang sudah mahal.
- Hal ini seyogyanya menjadi evaluasi Pemerintah untuk lebih memikirkan cara untuk mengatas permasalahan tersebut. Walau bila dibandingkan dengan 5 tahun lalu di mana kapal berlabuh hingga 20 hari sekali, hal ini tetap menuntut peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan masyarakat sebagai konsekuensi dari komitmen pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
No comments:
Post a Comment